Follow me on Face Book
Saturday 5 June 2010
Sekilas kulihat siaran televisi lokal yang memberitakan Rumah Keluarga Gubernur Papua Barat diamuk dan dilempari batu gara-gara melihat ada warga yang ditabrak oleh mobil yang "ber-plat merah".
Kita tidak tahu persis peristiwa yang melatar belakangi pelemparan batu tersebut, namun apapun kejadiannya yang mengusik nurani kita adalah "dimanakah kesantunan bangsa kita ini?".
Kalau ini tidak mau disebut sebagai kegagalan Pendidikan kita, lantas apakah yang harus dijadikan skala prioritas dalam mengatasi persoalan ini?
Kalau memang sulit untuk merubah karakter bangsa kita yang sudah remaja dan dewasa, kenapa kita tidak mau memulai dari hal hal yang paling mendasar yakni memperbaiki struktur pendidikan di Usia Dini (TK, SD dan SMP?).
Matematika, IPA, Bhs.Indonesia, Bahasa Inggris mendapat tempat yang sangat layak di Ujian Nasional! Namun dimanakah posisi PKn dan Pendidikan Moral (Agama)?
Para Politikus di tingkat daerah sebenarnya punya cukup andil besar dalam melakukan pendidikan langsung kepada masyarakat. Namun sayang....kebanyakan para politikus tersebut lebih banyak yang melakukan pendidikan kurang terpuji kepada massyarakat. Banyak sekali Para Politisi yang gagal dalam Pemilukada menjadi pemicu atau penggerak demonstrasi yang brutal . Dalil dan argumentasinya macam-macam, ada yang mengatakan "Demokrasi", ada yang merasa "dicurangi" , namun pada dasarnya adalah pelampiasan ketidak puasan yang salah kaprah dan tak lagi proporsional. Apalagi pada demonya tersebut melibatkan "aktor bayaran"...halah.....
Kita tidak tahu persis peristiwa yang melatar belakangi pelemparan batu tersebut, namun apapun kejadiannya yang mengusik nurani kita adalah "dimanakah kesantunan bangsa kita ini?".
Kalau ini tidak mau disebut sebagai kegagalan Pendidikan kita, lantas apakah yang harus dijadikan skala prioritas dalam mengatasi persoalan ini?
Kalau memang sulit untuk merubah karakter bangsa kita yang sudah remaja dan dewasa, kenapa kita tidak mau memulai dari hal hal yang paling mendasar yakni memperbaiki struktur pendidikan di Usia Dini (TK, SD dan SMP?).
Matematika, IPA, Bhs.Indonesia, Bahasa Inggris mendapat tempat yang sangat layak di Ujian Nasional! Namun dimanakah posisi PKn dan Pendidikan Moral (Agama)?
Para Politikus di tingkat daerah sebenarnya punya cukup andil besar dalam melakukan pendidikan langsung kepada masyarakat. Namun sayang....kebanyakan para politikus tersebut lebih banyak yang melakukan pendidikan kurang terpuji kepada massyarakat. Banyak sekali Para Politisi yang gagal dalam Pemilukada menjadi pemicu atau penggerak demonstrasi yang brutal . Dalil dan argumentasinya macam-macam, ada yang mengatakan "Demokrasi", ada yang merasa "dicurangi" , namun pada dasarnya adalah pelampiasan ketidak puasan yang salah kaprah dan tak lagi proporsional. Apalagi pada demonya tersebut melibatkan "aktor bayaran"...halah.....
Thursday 3 June 2010
Menyeruak berita diberbagai media bahwa Anggota DPR meminta anggaran 15 Milyar per orang per tahun untuk Dana Alokasi Pembangunan Daerah Pemilihan darimana Asal Anggota DPR tersebut dipilih. Hal tersebut dikenal dengan sebutan "Dana Konstituen.Ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di era reofrmasi . Dengan dalih sebagai dana pembangunan dan pengembangan Dapil, maka dana tersebut diminta "pengalokasiannya" oleh Anggota DPR.
Kalau dilihat dari tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga legislasi sebenarnya ini merupakan pelanggaran terhadap sebuah fungsi konstitusi. DPR seharusnya bertugas menciptakan perangkat aturan dan pengawasan dalam pembangunan Indonesia baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik Biarlah para birokrat yang menjalankan tugas/action di lapangan.
Adanya permintaan tersebut ditenggarai oleh beberapa pihak sebagai akal-akalan anggota DPR untuk mengeruk/mengais sebagian dana dari APBN untuk dialirkan kepada Partainya, Kroninya dan atau bahkan koceknya sendiri. Tidak perlu dipungkiri bahwa "nanti" pada pelaksanaannya sang anggota tersebut akan terlibat/mencampuri dalam hal :
- Daerah mana yang harus dibangun dengan dana alokasi tersebut.
- Siapa Kontraktor / Lembaga yang akan menangani proyek pembangunan tersebut
Tidak perlu memungkiri, sebab pada kenyataannya seperti itulah yang terjadi baik ditingkat DPRD I, DPRD II dan kini DPR pusat.
Kenapa baru sekarang terjadi permintaan dana tersebut?
Dalam dua periode pemilihan 2004 dan 2009, banyak anggota DPR yang naik kelas dari DPRD I dan II. Sehingga menurut saya, "penyakit tersebut" ikut terbawa naik kelas. Kenikmatan selama ini di tingkat yang lebih rendah (I dan II) kini statusnya meningkat ke titik pusat kekuasaan.
Beberapa anggota DPR yang tidak setuju dengan ide ini, berargumen bahwa hal ini akan mengakibatkan :"Yang Kaya makin kaya , Yang Miskin makin miskin". Hal ini sangat masuk di akal , coba saja anda bayangkan dan atau bandingkan, berapa Anggota DPR asal Jawa Barat (misalnya) dibandingkan dengan Anggota DPR asal Papua? Tentunya Jawa Barat lebih banyak dibanding Papua, secara otomatis dana yang menggelontor ke Jabar-pun akan lebih besar dibanding ke Papua.
Kalau kita berfikir jernih, seharusnya kalau sudah jadi anggora DPR pola pikirnya jangan lagi ke dapil atau ke Partai, melainkan "RAKYAT INDONESIA dari SABANG hingga MERAUKE". Biarlah DAPIL dan PARTAI itu merupakan Ibu yang melahirkan dan membidani Anggota DPR. Tatkala sudah duduk di Senayan, alangkah baiknya berfikir NASIONAL saja.
Namun begitu, selalu saja akan jadi bahan perdebatan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada Nurani masing masing Anggota Dewan, terutama yang mengusulkannya.
Kalau masih punya NURANI.
Cibarusah, Awal Juni 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
