Localhost Politic

Pertanyaan tersebut meluncur dengan sendirinya, selepas membaca sebuah berita bahwa "bisa saja" terjadi kiamat kecil konstitusi untuk kembali lagi ke UUD 45 sebelum di Amandemen.
Wacana ini memang sudah terdengar sejak jaman awal reformasi yang sebenarnya di gagas oleh "BARNAS". Namun tentunya latar belakangnya berbeda antara wacana yang dulu dengan latar belakang wacana belakangan ini. Apalagi menurut sumber berita tersebut hal ini untuk dimungkinkan agar SBY dapat terpilih kembali utnuk ketiga kalinya menjadi Presiden RI. Alasannya belum ada figur calon Presiden yang lebih baik dari yang ada sekarang.

Aku merenung.....mengingat pepatah lama bahwa kegagalan seorang pemimpin salah satunya adalah mempersiapkan calon penggantinya. 32 tahun Soeharto berkuasa, sebenarnya berhasil menumbuhkan kader kader calon pemimpin besar negeri ini. Namun karena haus kekuasaan dari Soeharto, maka kader kader tersebut "mati muda" alias layu sebelum berkembang. Sebut saja Ali Sadikin, M Yusuf....Solihin G.P, adalah figur figur pemimpin yang disukai rakyatnya. Namun sayang tidak diberi tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang di lahan yang subur.

Apakah tirani kekuasaan di Negeri ini akan kembali terulang dengan dalih belum ada sosok pengganti SBY?
Lalu kapan kita mau belajar demokrasi dengan benar? dan tidak merekayasa konstitusi untuk kepentingan kelompok tertentu atau perseorangan?

Ada apakah sebenarnya kalau Presiden nanti anak muda seperti Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng.? atau Wiranto, Prabowo, Amin Rais, Sutrisno Bachir, Tifatul Sembiring, atau Hidayat Nurwahid? Atau bahkan Soesno Duadji?

Jika saja semua tokoh cerdik cendekiawan, para pakar dari berbagai disiplin ilmu mau tunduk kepada pilihan rakyat, maka siapapun yang jadi presiden, harusnya tidak perlu dipermasalahkan! Siapapun nanti yang terpilih, itu adalah amanah rakyat yang harus didukung oleh semua orang perorangan dan kelompok yang ada di Negeri ini. Banyak yang bicara kedaulatan rakyat, namun tingkah lakunya malah melukai amanat rakyat itu sendiri. DPR yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyatnya...sepertinya kini menjadi penyambung lidah penguasa di Partainya.

Kwiek Kian Gie pernah mengatakan bahwa memilih presiden yang dilakukan dengan jutaan rakyat Indonesia belum tentu kualitasnya lebih baik jika dipilih oleh MPR yang 500 orang. Itu salah satu alasan Kwiek untuk melontarkan gagasan agar Presiden kembali dipilih oleh MPR agar jelas pertanggung jawabannya.

Soal Legitimasi ? Kurang apa legitimasi SBY dengan 60 % suara mayoritas memilihnya?
Kenapa harus main mata dengan mitra koalisi dan membentuk sekber koalisi?

Presiden mendingan tegas dan percaya diri dalam membangun struktur kabinetnya tanpa harus perlu mengakomodasi kepentingan partai politik, tapi akomodasilah kepentingan Rakyat banyak. Jangan takut DPR/MPR tidak mendukung, asal langkah SBY sesuai konstitusi dan berpihak kepada kepentingan Rakyat, pasti akan dibela mati-matian apabila ada yang mencoba mengutak-ngatiknya sbelum masa jatuh tempo....